Musyawarah Perencanaan Pembangunan selalu berlangsung setiap tahun

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) selalu berlangsung setiap tahun. Mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten, semuanya merencanakan pembangunan yang ada. Namun, acara ini jangan hanya dijadikan rutinitas untuk menggugurkan kewajiban saja.

Demikian yang disampaikan oleh Bupati Kudus H. Musthofa saat memberikan arahan sekaligus membuka acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017 di pendopo Kabupaten Kudus, Kamis (24/3). Dalam kesempatan tersebut, bupati didampingi sekda Noor Yasin, forkopinda, DPRD. Dihadiri seluruh kepala SKPD dan kepala desa, direktur perusda dan akademisi.

Bupati berpesan agar pada acara ini bukan sekadar ‘jagongan’ saja. Tetapi benar-benar merumuskan perencanaan pembangunan yang hasilnya dirasakan secara nyata untuk masyarakat. Dalam hal ini, seluruh elemen harus benar-benar bekerja merencanakan yang terbaik.

”Acara formalitas sudah saatnya dikurangi. Tetapi sudah saatnya konkritkan saja dengan kerja nyata dari rencana yang ada,” pesan bupati di hadapan 400-an peserta musrenbang.

Lebih lanjut bupati mengatakan bahwa dengan anggaran yang dimiliki pemerintah (daerah) dalam APBD tidak mungkin bisa meng-cover seluruh kebutuhan masyarakat. Untuk itu dirinya memberdayakan perusahaan untuk turut berperan dalam pembangunan. Salah satu yang sudah nyata adalah adanya sekolah kejuruan.

”Di Kudus sudah memiliki banyak sekolah kejuruan dengan keahlian khusus yang dibiayai perusahaan. Dan ini sama sekali tidak menggunakan APBD,” imbuhnya.

Upaya dan gagasan semacam inilah yang diharapkan bisa muncul dari masyarakat. Tidak selalu pembangunan mengandalkan dari anggaran pemerintah. Tetapi siapapun bisa berpartisipasi dalam memajukan daerah dan bangsa untuk kepentingan masyarakat.

Termasuk peran kepala desa dan lurah merupakan ujung tombak bagi pembangunan. Karena langsung bersentuhan dengan masyarakat yang tentunya harus benar-benar paham yang menjadi kebutuhannya. Untuk itu, silaturahmi yang terjalin tidak boleh terputus. Mulai dari camat hingga tokoh masyarakat di desa.
”Kepala desa dan lurah merupakan kata kunci keberhasilan pembangunan,” tegasnya.
Tetapi yang pasti, dalam merencanakan hingga evaluasi pelaksanaan pembangunan harus tetap berpedoman 4T. Yaitu tepat aturan, tertib administrasi, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunaan secara nyata tanpa ada permasalahan secara hukum